Ekonomi

Cerita Perbankan Di Provinsi Aceh dan Tanggapan Masyarakat

54 Views

Maliqnews.com – Sejak pemerintah Aceh menerapkan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dan qanun tersebut merupakan tidak lanjut qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syari,ah.

Qanun tersebut berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019, dimana lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak qanun ini diundangkan.
Qanun ini berlaku kepada setiap badan hukum dan / badan usaha yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota, Lembaga keuangan yang menjalankan usaha di Aceh dan Lembaga Keuangan yang berkantor pusat di Aceh.

Sejak qanun tersebut di jalankan di Aceh, pemerintah Aceh berhasil mendepak Bank-bank konvensional yang ada di Provinsi Aceh, baik Bank milik pemerintah maupun Bank milik swasta. Yang selama ini sudah ada sejak zaman kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba dengan adanya penerapan qanun tersebut harus angkat kaki walaupun mereka sudah memiliki aset bangunan dan aset nasabah yang luar biasa banyaknya.

Sejak Bank-bank konvensional tersebut berganti baju menjadi Bank Konvensional Syariah tidak begitu membuat dampak yang signifikan terhadap roda perekonomian dan dampak perbankan terhadap kehidupan dan bisnis masyarakat Aceh menjadi terganggu. Tetapi sejak berganti lagi bank-bank konvensional yang sudah menerapkan sistim syariah berganti baju atau dengan isilah beken merger menjadi satu nama yaitu Bank Syariah Indonesi (BSI), disaat itu perubahan secara drastis dirasakan oleh Masyarakat Aceh.

Ada pandangan sebahagian orang, perbankan di Aceh saat ini dimonopoli oleh dua Bank pemerintah, yaitu Bank Syariah Indonesia milik pemerintah pusat Dan Bank Aceh milik pemerintah Daerah.

Coba bayangkan berapa uang rakyat Aceh yang terbuang sia-sia setiap hari, karena adanya beban biaya yang ditanggung oleh rakyat Aceh yang setiap hari bertransaksi dengan para rekan bisnis mereka yang berada diluar Aceh ?

Coba sekali-kali kita mengambil data jumlah transaksi dan kali kan jumlah uang rakyat Aceh yang mubazir akibat biaya transaksi antar Bank yang tepaksa dilakukan dikarenakan di Aceh tidak adanya lagi pengoperasian Bank-bank tersebut.

Harusnya hal ini menjadi sebuah kajian secara ekonomi oleh pakar-pakar ekonomi yang ada di Aceh, jangan hanya berdiam, sementara rakyat Aceh terus terbeban oleh sesuatu yang terpaksakan. Bagi lembaga Otoritas Jasa keuangan (OJK) perwakilan Aceh, bisa mengkaji dan melakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi dan sudah benarkah penerapan Syariah yang dilakukan oleh dua Bank Pemerintah tersebut ?

Sebab masih ada laporan masyarakat diduga masih ada Bank syariah yang masih menggunakan penghitungan secara konvensional untuk sistim bunga kredit terhadap nasabahnya, dan pemberitaan ini juga sudah sering di beritakan tetapi sepertinya OJK juga tidak peka terhadap keluhan besarnya bunga Bank yang mencekik dibebankan terhadap kredit pegawai yang berjalan selama ini.

Sebuah tanda tanya besar, mengapa hanya 3 Bank milik Pemerintah yang berubah menjadi bank Syariah kemudian dipaksakan kembali merger menjadi satu nama/satu Bank, sementara masih ada Bank pemerintah dan Bank Swasta hanya berganti nama syariah bisa menjalankan operasionalnya di Aceh.

Banyak keluhan masyarakat terhadap dampak yang terjadi selama ini akibat adanya regulasi beberapa Bank Syariah menjadi satu nama, dan anggapan sebahagian masyarakat alangkah baiknya Bank-bank Syariah seperti BRI Syariah, Mandiri Syariah dan BNI Syariah dikembalikan ke Provinsi Aceh lagi demi adanya kemerdekaan Masyarakat Aceh di dunia perbankan.

Qanun yang telah ditetapkan bukan salah, tetapi ada hal-hal yang harus diperbaiki. Seperti yang paling utama adalah benar-benar menerapkan secara syariah, jangan hanya baju syariah tetapi isi tetap sama. Kembalikan Hak-hak Bank konvensional yang sudah mengikuti aturan yang berganti syariah untuk kembali beroperasi di Provinsi Aceh.

Bukan sebuah hal yang tidak mungkin rasa ketidakpuasan ini akan berganti menjadi sebuah aksi terhadap tidak puasnya masyarakat terhadap kinerja pemerintah Aceh.
Coba lakukan poling terhadap sistim perbankan saat ini kepada masyarakat, coba lihat keinginan dan harapan masyarakat terhadap perbankan di Aceh saat ini. Libatkan lembaga independen, jangan ada pesan titipan yang mengakhiri sebuah keputusan. Rakyat hanya butuh keadilan, Rakyat butuh perhatian dari pemerintah dan para wakil rakyat yang sudah dipilih untuk mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Demi tercapainya sebuah harapan dan keinginan masyarakat terhadap apa yang sedang terjadi.

Penulis Chaidir Toweren, Sekretaris Moeldoko Center Aceh, Ketua OKK Jaringan Wartawan Indonesia Pusat dan Sekretaris Ormas Brigade anak Serdadu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.