Hukum

Pembukaan Acara Ceramah Penyuluh Hukum di kota Jayapura

68 Views

MaliqNews.com | Jayapura –  Bertempat di Ruang Lantai 2 Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dilaksanakan Pembukaan Acara Ceramah Penyuluh Hukum di kota Jayapura dalam rangka pelayanan Hukum dan HAM bagi masyarakat melalui pelatihan paralegal.

Acara dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Anthonius M Ayorbaba) di dampingi Kepala Divisi Keimigrasian (Novianto Sulastono), Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan (Yulianto) jajaran Kanwil serta Satker di lingkungan kanwil Papua dan Para dominasi suluruh Tokoh agama Tokoh adat serta undangan lainnya yang dihadiri secara langsung maupun daring melalui Zoom.

Dalam membuka kegiatan pelatihan Paralegal yang ke 2 di kantor wilayah Papua kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba, Dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan Paralegal melibatkan gereja gereja serta tokoh adat saat ini sesuai dengan amanat ketentuan Undang Undang yang di lakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi Hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan yang mana kami telah bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk melakukan pelatihan paralegal dengan melibatkan suluruh dominasi Tokoh lintas agama dan Tokoh adat yang ada di Papua. ” Ucap kakanwil kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pemberian layanan bantuan hukum dengan meningkatkan kualitas paralegal melalui pemberian kompetensi pelatihan paralegal yang diselenggarakan pada hari ini.

Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib diberikan oleh Negara dan Pemerintah kepada semua warga masyarakat sebagai wujud pemenuhan atas Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Papua telah didasarkan atas tiga komponen utama yakni pemerintah, agama, dan adat sehingga komponen ini perlu disinergikan dan dikolaborasikan dengan melihat potensi yang miliki oleh komponen-komponen tersebut.

Kedudukan Agama dan Adat di Papua memiliki korelasi dalam mengemban sebagian tugas pemerintahan dibidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Kedudukan agama dan adat akan diperankan oleh para pendeta, ulama, kiai, ondoafi, kepala suku, dan lain sebagainya.
Untuk melakukan peran ini, para tokoh agama dan adat perlu diberi pembekalan melalui pelatihan paralegal sehingga dapat dilaksanakan dan menjamin kepastian hukum. “Ungkap Kakanwil
Lebih lanjut Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum dalam arahannya kepada para peserta pelatihan paralegal menyampaikan Terimah kasih sudah di berikan kesempatan untuk menjadi narasumber dalam rangka mengikuti acara pelatihan paralegal yang berjudul proyek perubahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang berjudul strategi peningkatan Pelayanan Hukum dan HAM bagi masyarakat dengan melibatkan peran serta tokoh agama dan tokoh adat di Provinsi Papua secara virtual.

Widodo menyampaikan Sejak pertama kali program bantuan hukum ini diselenggarakan pada tahun 2013 banyak sekali manfaat yang kita peroleh bantuan hukum dilakukan dalam bentuk pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi memberi bantuan hukum untuk mendampingi mereka yang tidak mampu selaku penerima bantuan hukum di muka pengadilan dan pada tahun 2020 telah tergantungnya sebanyak kurang lebih 12690 dolar pada tahun 2020 sebanyak 4031 orang ini guna menciptakan masyarakat kerja hukum dan tersosialisasinya hak setiap warga negara khususnya warga yang kurang mampu.
permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan pelayanan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada di dalam masyarakat di luar pengadilan berupa konsultasi hukum media penyuluhan hukum pemberdayaan masyarakat dan beberapa kegiatan lainnya demi terwujudnya masyarakat yang tentram dan damai.
Lebih lanjut Widodo menyampaikan saat ini telah terbit peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang bertujuan untuk lebih mengaku model kebutuhan.
kebutuhan masyarakat secara inklusif salah satu instrumen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para wanita ketika berpraktek di masyarakat terlebih ketika berhadapan dengan aparatur Pemerintah dan aparat penegak hukum karena eksistensi paralel tersebut telah mati secara formil oleh pemerintah.

dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sertifikat pengakuan kompetensi yang diterbitkan oleh badan pembinaan hukum nasional yang tertera di masyarakat memiliki kompetensi dalam menjalankan layanan hukum bagi masyarakat pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat setelah diberikan pelatihan selama 18 jam pelajaran dan paling singkat selama 3 hari paralegal dimasuk berikutnya yakni aktualisasi paralegal selama 3 bulan dalam bentuk metode dari advokat yang ditunjuk oleh Organisasi Pemberi bantuan hukum selaku penyelenggara. Widodo juga berharap kompetensi dan metode pelatihan dimaksud dapat melahirkan Peralegal yang berkualitas di Papua dalam membantu Penyuluhan Hukum di masyarakat.
saya sampaikan untuk mengawali acaranya yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan paralegal bagi para pegiat bantuan hukum lainnya di Provinsi Papua sehingga layanan bantuan hukum terutama yang dilaksanakan oleh paralegal semakin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya semoga acara pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Justice ini bermanfaat bagi kita semua.

Selamat mengikuti pelatihan paralegal sebagai duta layanan hukum dan HAM di Papua. ” Tutup Widodo di Akhiri sambutannya. (SRD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *