Nasional

Sosialisasi PP5 Tahun 2021 “Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas Melalui Mekanisme Kerjasama”

40 Views

Maliqnews.com | Jakarta – Kegiatan usaha depo peti kemas yang dilakukan di dalam DLKr Pelabuhan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui mekanisme kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan dan/atau penyelenggara.

Demikian antara lain terungkap dalam Sosialisasi PP 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas yang digelar Dishub Provinsi DKI Jakarta. Selasa, (21/6/2022)

Hadir Kadis Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Lipoto, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priõk, Kepala Bidang Pelayaran dan Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda, Ketua DPWA sosiasi Perusahaan Depo Peti Kemas lndonesia (ASDEKI) DKI Jakarta,Sekjen DPP ASDEKI Khairul Mahalli dan pimpinan pengusaha Depo di wilayah DKI Jakarta.

Ditegaskan dalam PP5/2021 tentang persyaratan perizinan berusaha memiliki bukti kepemilikan tempat usaha / sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana, internet dan prasarana internet serta peralatan dan keselamatan.

Persyaratan lain memiliki tenaga ahli survey peti kemas yang memiliki sertifikasi. Persetujuan studi lingkungan dari instasi pemerintah kabupaten/desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk di dalamnya kajian lalu lintas.

“Dalam hal rencana Depo Peti Kemas dalam DLKr harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat;” kata Boby dari Dirjend Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI ketika mepresentasikan PP5/2021 itu.

Selain itu lanjutnya menguasai lahan paling sedikit untuk 3 tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m² yang dibuktikan dengan hak penguasaan untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar DLKR pelabuhan.

Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet; Minimal 2 (dua) tier peti bermuatan isi dengan ukuran 20 (dua puluh) feet dan lainnya.

Pelaku usaha Depo juga memiliki fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan. J enis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan usaha Depo Peti kemas.

“Tak hanya itu PP5 juga mempersyaratkan memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia, paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III, atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas,” ujar Boby.

Berbicara tentang UMKM yang ingin bergerak dalam usaha Depo, Rodiat dari Dishub DKI Jakarta merincikan antara lain bagi Usaha MIKRO harus memiliki modal s.d. Rp. 1 Milyar, Usaha KECIL memiliki modal > Rp. 1 M s.d Rp. 5 M, Usaha MENENGAH memiliki modal > Rp. 5 M s.d Rp. 10 M.

Sedangkan hasil penjualannya untuk Usaha MIKRO memiliki hasil penjualan tahunan s.d. paling banyak Rp. 2 Milyar, Usaha KECIL memiliki hasil penjualan tahunan < Rp. 2 Milyar s.d. Rp. 15 M, Usaha MENENGAH memiliki hasil penjualan tahunan < Rp. 15 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar.

“Nilai nominal kriteria dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian PERMODALAN PMA (PERPRES 10/2021) kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp.10 M di luar nilai tanah dan bangunan,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Sekjen DPP ASDEKI yang juga Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Khairul Mahalli mengharapkan kepada otoritas kepelabuhanan agar memberi kemudahan kepada pelaku usaha Depo Kontainer.

“Apalagi dengan adanya National Logistic Eco system (NLE) yang dapat menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut sampai rang tiba digudang,” pinta Mahalli. ADS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.